Nias Recovery News

Poldasu dan SAK BRR Usut Dugaan KKN Proyek di Satker Sarana Prasarana

Thu, 21/9/2006 03:14:54
Gunungsitoli (Analisa)
Poldasu kerjasama dengan SAK BRR mengusut indikasi KKN di Proyek Satker Sarana Prasarana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Perwakilan Nias dan membatalkan tender satu paket proyek Satker Sarana Prasarana yang diduga kuat terindikasi KKN pada pelaksanaan proses lelang. Kepala BRR Perwakilan Nias William Sabandar didampingi Kepala Perencanaan dan Pengendalian, Nirarta Samadhi dan Kepala Publik Information Centre Emanuel Migi mengungkapkan itu, menjawab wartawan di kantor BRR Perwakilan Nias Jalan Diponegoro Gunungsitoli.“Terkait beberapa bukti awal penyimpangan yang ditemukan Satuan Anti Korupsi (SAK) pada pelaksanaan proses lelang proyek di Satker Sarana Prasarana, BRR Nias membatalkan paket proyek yang terindikasi KKN di Satker dan akan dilakukan pelelangan ulang. Selain itu, tidak tertutup kemungkinan paket proyek lainnya di Satker akan dibatalkan jika pada penyelidikan SAK menemukan bukti terjadi penyimpangan,” ungkap William.Dijelaskannya, kasus dugaan praktek KKN pada pelaksanaan tender proyek di Satker Sarana Prasarana ditangani Poldasu bekerjasama dengan SAK. Paket proyek yang dibatalkan dan akan dilakukan pelelangan ulang itut yakni, paket pembangunan gedung kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Nias Selatan.Menyinggung tindakan akan diberikan BRR kepada pelaku praktek KKN di Satker itu, William menegaskan tergantung nantinya pada hasil pemeriksaan pihak penegak hukum. Untuk hal ini, jika terbukti BRR Nias bersikap tegas dan tidak pandang bulu siapapun yang terlibat akan dicopot dan diproses, tegas William.REKAYASA DATASelain paket proyek sarana dan prasarana yang dibatalkan kata William, pihaknya juga membatalkan beberapa paket proyek di Satker Perumahan karena diduga banyak terjadi penyimpangan pelaksanaan dan rekayasa data. Paket proyek pembangunan rumah yang dihentikan sementara pelaksanaannya, seperti di Kecamatan Lotu yang ditemukan banyak terjadi kesalahan pelaksaanaan. Di Kecamatan Lahomi juga dipending sementara, karena diduga kuat terjadi rekayasa data penerima bantuan rumah. Berkaitan dengan pembangunan rumah, William mengungkapkan ada 6 kontraktor yang terancam diputus kontraknya karena sampai awal September 2006 pekerjaan ke 6 kontraktor itu sangat terlambat dan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu BRR Nias memanggil ke 6 pimpinan perusahaan tersebut untuk meminta pertanggungjawaban mereka.Dijelaskan, untuk tahun anggaran 2006 dana yang dialokasikan untuk BRR Perwakilan Nias sebesar Rp 1,1 trilyun lebih. Dari dana itu, yang paling besar dialokasikan untuk sektor perumahan mencapai Rp 500 milyar lebih. Presentase penyerapan dana sampai awal Sepetember ini mencapai 30 persen. Mengingat waktu pelaksaan proyek hanya 3 bulan lebih lagi, BRR Nias memacu percepatan kegiatan dan saat ini sedang dilakukan penelitian apa saja kendala, hingga penyerapan dana sedikit terlambat.William mengakui, dari pengalaman tahun 2005 yang pelaksanaan R-R terkesan tergesa-gesa hasilnya jauh dari yang diharapkan. Dari pengalaman itu, BRR menjadikan tahun 2006 ini tahun kualitas. Dikatakannya, tahun 2006 diupayakan kualitas R-R sesuai dengan yang diharapkan. Untuk mencapai kualitas yang baik diakuinya penyerapan dana sedikit terlambat dan untuk itu, BRR Nias berupaya agar anggaran yang tidak dapat terserap pada tahun 2006 dapat diluncurkan dan ditambahkan pada tahun anggaran berikutnya. (kap)

posted by BRR Perwakilan Nias @ 6:26 PM